Jakarta – Moralitas oknum pejabat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) benar-benar berada di titik nadir. Di saat jutaan rakyat Indonesia di berbagai daerah megap-megap dan bertaruh nyawa melawan kepungan asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang hebat, anggaran kemanusiaan justru dijarah secara sadis untuk memperkaya diri sendiri.
Skandal menjijikkan ini memicu gelombang kemarahan besar, termasuk dari Senayan. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengutuk keras kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan yang dibongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Abdullah, tindakan para koruptor ini sudah di luar batas nalar kemanusiaan dan jauh lebih keji dari makhluk terkutuk sekalipun.
“Saya sangat kecewa dan geram dengan peristiwa OTT KPK di lingkungan BNPB. Jika ini terbukti, iblis pun pasti minder dan geleng-geleng kepala melihat kebejatan perbuatan seperti itu!” kecam Abdullah dengan nada tinggi, Kamis (15/10/2026).
“Ini sungguh biadab. Di saat masyarakat di daerah-daerah sedang berjuang hidup-mati menghadapi Karhutla berkepanjangan dengan dampak yang sangat parah, uang yang seharusnya dipakai untuk menyelamatkan nyawa mereka justru dirampok dan disalahgunakan,” sambungnya berapi-api.
Adik Kepala BNPB Dicokok, Tumpukan Emas dan Kripto Disita
Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi senyap yang digelar KPK pada Selasa (13/10) malam tersebut berhasil menjaring belasan orang. Dari hasil pemeriksaan maraton, lembaga antirasuah resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka yang tega memakan uang bencana.
Ironisnya, salah satu aktor intelektual yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Bima Setyawan, yang tak lain merupakan adik kandung dari Kepala BNPB sendiri, Suharyanto. Dari tangan para komplotan penjarah ini, KPK menyita barang bukti yang sangat fantastis: uang tunai sebesar Rp 3,3 miliar, tumpukan ratusan gram emas, hingga aset digital berupa kripto senilai Rp 1 miliar.
DPR Desak Usut Tuntas: Jangan Sisakan Tikus Anggaran!
Melihat skala kekejaman kasus ini, Anggota Komisi Bidang Hukum DPR RI tersebut menegaskan bahwa KPK tidak boleh berhenti hanya pada lima tersangka ini. Ia mendesak KPK untuk membumihanguskan seluruh jaringan tikus anggaran yang terorganisir di dalam tubuh BNPB.
“Saya mendesak KPK segera berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan audit total dan menyeluruh terhadap seluruh tata kelola keuangan BNPB tanpa terkecuali. Periksa semua sektor! Kita harus memastikan anggaran penanganan bencana benar-benar sampai ke rakyat yang sedang menderita, bukan berakhir di kantong para koruptor jahanam,” tegas Abdullah.
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam publik secara nasional. Masyarakat menuntut hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku yang dinilai sama sekali tidak memiliki hati nurani karena tega menari di atas penderitaan rakyat yang sedang tertimpa bencana. (Wilson)
