JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak adanya klarifikasi terbuka terkait dugaan benturan kepentingan yang menyeret nama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Transparansi informasi ini dinilai sangat krusial agar tidak memicu spekulasi yang makin liar di tengah masyarakat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa isu conflict of interest atau benturan kepentingan hingga kini masih menjadi persoalan serius, baik di lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pejabat publik serta Aparatur Sipil Negara diingatkan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki.

Budi menekankan pentingnya menjaga batas antara urusan kedinasan dan kepentingan pribadi. Penggunaan wewenang secara tidak sah jelas melanggar ketentuan yang berlaku.

“Kalau seorang penyelenggara negara, pejabat publik ataupun ASN menggunakan kepentingan dinas atau atribut dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarganya, artinya itu sudah tidak sesuai dengan peruntukannya,” tegas Budi Prasetyo.

Fasilitas negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan perorangan berpotensi kuat menjadi bentuk penyimpangan. Oleh karena itu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus bergerak cepat menelusuri setiap indikasi pelanggaran.

KPK meminta pihak inspektorat bertindak aktif dalam mengumpulkan data dan informasi akurat terkait dugaan penyalahgunaan tersebut.

Pemeriksaan Pengawas Internal – Inspektorat diharapkan segera mengumpulkan bukti di lapangan.

Penentuan Sanksi – Pendalaman dilakukan untuk memastikan apakah kasus masuk dalam kategori pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, atau ranah hukum lainnya.

Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan Menteri PU Dody Hanggodo mendatangi gedung KPK seperti yang pernah dilakukan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, pihak KPK menyerahkan keputusan tersebut kepada yang bersangkutan.

Hal terpenting adalah menyampaikan fakta sebenarnya secara jujur dan transparan kepada khalayak luas. Langkah ini dianggap efektif untuk menghentikan kesimpangsiuran informasi yang berkembang di masyarakat.(fa/fza)