Solo – Praktik kotor kekuasaan dan korupsi kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) kian menggila. Daftar hitam pejabat yang mengkhianati amanah rakyat kembali bertambah setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyeret Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, ke balik jeruji besi.
Penangkapan ini menegaskan runtuhnya integritas birokrasi di wilayah tersebut. Hamenang menjadi kepala daerah keenam alias setengah lusin bupati di Jawa Tengah yang tamat kariernya akibat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah.
Kronologi Penangkapan dan Pemeriksaan Maraton
Aksi bersih-bersih KPK ini memuncak pada Kamis, 15 Oktober 2026. Tim penindak KPK menciduk Hamenang setelah melakukan pengintaian terhadap indikasi transaksi haram di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Usai ditangkap, penyidik KPK langsung melakukan pemeriksaan secara maraton di Mapolresta Klaten. Hamenang dicecar puluhan pertanyaan terkait dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan serta perizinan di daerah yang dipimpinnya. Setelah diperiksa berjam-jam secara intensif dari siang hingga larut malam, status hukumnya resmi dinaikkan menjadi tersangka dan ia langsung mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.
Permohonan Maaf Klise di Hadapan Media
Keluar dari ruang pemeriksaan Mapolresta Klaten pada Kamis (15/10) malam dengan pengawalan ketat aparat, Hamenang tidak berkutik di hadapan awak media. Dengan nada lesu, ia melontarkan permohonan maaf yang kini terdengar klise di telinga masyarakat yang sudah telanjur kecewa.
“Pertama-tama saya mohon maaf, telah mengecewakan masyarakat Kabupaten Klaten,” ungkap Hamenang dengan wajah tertunduk.
Ia juga menyatakan rasa bersalahnya dan mengaku akan bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan. “Saya meminta maaf sekali lagi dan akan mengikuti proses sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya sebelum digiring ke mobil tahanan menuju Jakarta.
Jawa Tengah Darurat Integritas Kepala Daerah
Jatuhnya Hamenang Wajar Ismoyo ke lubang korupsi memicu alarm keras bagi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah. Dengan total enam bupati yang kini mendekam di bui akibat kasus serupa, publik pun mempertanyakan komitmen pencegahan korupsi di tingkat daerah. Praktik lancung ini terbukti tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melumpuhkan pelayanan publik dan mencederai kepercayaan jutaan warga yang hak-haknya dirampas oleh keserakahan pejabat.
KPK menegaskan tidak akan berhenti pada penangkapan ini dan terus mendalami aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak lain, baik dari pihak swasta maupun jajaran birokrasi Pemkab Klaten yang ikut menikmati uang panas tersebut. (Firman)
