JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyayangkan sikap mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima uang sebesar Rp 20 juta. Pengakuan tersebut mencuat setelah sekelompok mahasiswa menggelar aksi demonstrasi dan bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud menilai fenomena tersebut sebagai potret yang menyedihkan dalam dunia pergerakan mahasiswa.

“Ya, sangat menyedihkan kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu,” ujar Mahfud MD setelah meluncurkan buku Politik Hukum di Indonesia edisi XIII di UC UGM, Kamis (25/6/2026).

Mahfud menjelaskan bahwa kelompok kecil mahasiswa yang keluar dari arus utama perjuangan bukan hal baru. Menurutnya, dinamika serupa sudah kerap terjadi sejak masa pergerakan mahasiswa zaman dulu.

Ia menceritakan pengalamannya saat masih menjadi mahasiswa, di mana beberapa rekan sejawatnya sengaja menyusup sebagai intelijen sekaligus aktivis. Hubungan antarmahasiswa tersebut baru mencair secara terbuka setelah tumbangnya rezim Orde Baru.

“Zaman saya mahasiswa dulu banyak intel-intel tuh mahasiswa, merangkap intel, merangkap jadi aktivis. Dan baru cair lagi hubungan kami sesudah Orde Baru runtuh, lalu kita, oh kamu dulu intel, iya dulu saya intel dibayar dan sebagainya,” kenang Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud membandingkan pola pergerakan masa lalu dengan kondisi digital saat ini. Ia menyebut keberadaan pemuda atau mahasiswa yang bergerak karena bayaran mirip dengan pola kerja pendengung atau buzzer di media sosial.

Meski demikian, Mahfud optimistis bahwa kelompok-kelompok seperti yang terjadi di UBK Jakarta ini hanyalah riak kecil yang tidak mewakili seluruh idealisme mahasiswa Indonesia.

“Sekarang orang yang dibayar tuh ada buzzer kan. Kemudian ada aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta di UBK itu. Tapi itu arus kecil, arus kecil dan mudah ketahuan juga kan,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Mahfud MD mengingatkan generasi muda agar tetap teguh pada esensi perjuangan objektif. Ia meminta mahasiswa untuk menolak segala bentuk upaya adu domba, termasuk pembentukan organisasi atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tandingan.

“Sebaiknya mahasiswa tuh jangan mau dipecah-pecah, ada BEM tandingan, ada BEM ini, BEM itu gitu. Pokoknya perjuangan aja secara objektif bahwa sekarang perlu perbaikan-perbaikan, kan gitu,” pungkas Mahfud. (Redaksi)