Jakarta – Ketegangan politik memanas setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik pedas terhadap Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Hasto menilai pernyataan Luhut terkait unsur kerugian negara dalam kasus korupsi telah terlalu menyederhanakan masalah dan mencederai rasa keadilan rakyat.
“Jangan membuat pernyataan yang tidak menunjukkan keteladanan seorang pemimpin dan bertentangan dengan harapan rakyat,” tegas Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan. Menurutnya, korupsi adalah musuh besar yang tidak bisa diselesaikan dengan formula sederhana, melainkan butuh babat habis dari hulu ke hilir—mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga membangun budaya antikorupsi.
Hasto bahkan melempar sorotan tajam pada proyek-proyek raksasa seperti kereta cepat dan pemindahan Ibu Kota Negara. Ia mempertanyakan bagaimana keputusan besar yang berpotensi membebani keuangan negara tersebut dipertanggungjawabkan kepada publik.
Senjata Baru PDIP Menuju 2029
Membuktikan partainya tidak sekadar melempar kritik, Hasto membeberkan strategi besar PDIP dalam menyongsong Pemilu 2029. Di bawah komando Komarudin Watubun di Sekolah Partai, PDIP tengah meracik formula khusus untuk mencetak kader bersih:
- Kurikulum Antikorupsi Gubahan Pakar: PDIP menggandeng para pakar hukum top untuk menyusun sistem kaderisasi antikorupsi. Program ini siap mengudara pada November 2026, bertepatan dengan momen heroik Hari Pahlawan.
- Magnet Politik Generasi Muda: Sadar akan pentingnya regenerasi, partai berlambang banteng ini gencar menjaring anak-anak muda masuk ke sekolah politik demi menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini.
DEN Angkat Bicara: Hanya Perbandingan Internasional
Melihat situasi yang menggelinding panas, pihak DEN langsung memasang badan dan meluncurkan klarifikasi resmi. DEN menegaskan bahwa pernyataan Luhut bukan sebuah usulan untuk mengubah definisi korupsi atau menghapus unsur kerugian negara di Indonesia.
Luhut disebut hanya memaparkan bagaimana standar internasional bekerja sebagai bahan perbandingan hukum. DEN memastikan pertanggungjawaban pidana serta pemulihan kerugian uang negara tetap berlaku saklek dan penuh, dengan fokus penyempurnaan hanya pada transparansi dan kejelasan cara pembuktiannya di pengadilan. (Wilson)
