Mamuju – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, agar segera dapat dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027.
Hingga 2 Agustus 2026, progres fisik pembangunan sekolah berasrama gratis tersebut telah mencapai 91,27 persen dari total target 95,98 persen. Proyek ini digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan melibatkan sebanyak 1.621 tenaga kerja di lapangan.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengakui bahwa pembangunan ini masih dalam tahap penyelesaian dan menghadapi sejumlah tantangan teknis, terutama terkait kondisi tanah di lokasi pembangunan. Menteri Dody menargetkan, proyek tersebut dapat selesai pada akhir Agustus 2026.
“Memang kendalanya kemarin tanahnya keras, sehingga perlu waktu cukup lama untuk bikin fondasinya. Disamping ada beberapa kendala teknis lainnya. Ini lagi terus kita percepat. Mudah-mudahan akhir Agustus ini sudah selesai,” kata Menteri Dody saat meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju, Senin (3/8/2026).
Salah satu tantangan utama dalam pembangunan proyek ini adalah kondisi tanah berbatuan di lokasi. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan metode pre-boring berbatu, yaitu teknik pengeboran awal dengan diameter lebih kecil sebelum pemasangan tiang pancang. Metode ini bertujuan memecah lapisan tanah keras agar tiang pancang dapat dipasang dengan aman tanpa mengalami kerusakan akibat benturan.
Untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur program prioritas nasional tersebut, Kementerian PU akan meningkatkan koordinasi dengan TNI guna menambah tenaga kerja di lapangan serta jajaran direksi PT Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor pelaksana.
“Untuk percepatan kita akan berkoordinasi lagi dengan TNI untuk menambah tenaga dan direksi BUMN Karya dalam hal ini PT Hutama Karya,” ungkapnya.
Menteri Dody juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat di berbagai daerah tidak berlangsung serentak karena menyesuaikan kesiapan masing-masing pemerintah daerah, baik dari sisi siswa maupun tenaga pendidik.
Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Simboro dan Kepulauan ini dibangun di atas lahan seluas 8,03 hektare dengan total luas bangunan mencapai 40.958 meter persegi. Sekolah ini dirancang sebagai fasilitas pendidikan terpadu berbasis asrama dengan sarana yang lengkap dan modern.
Fasilitas yang tersedia mencakup gedung pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, masjid, guest house, kantin, hingga dapur umum. Selain itu, terdapat pula dua lapangan basket serta sistem pengawasan CCTV untuk mendukung keamanan selama 24 jam.
Pembangunan infrastruktur pendidikan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat upaya pemerintah menekan angka kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan visi PU608 yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung target pengentasan kemiskinan menuju 0 persen. (LR)
