Medan – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Utara terus mempercepat penanganan permanen infrastruktur sanitasi pascabencana di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan layanan sanitasi dan meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah terdampak bencana.
Penanganan permanen infrastruktur sanitasi mencakup di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Infrastruktur yang ditangani meliputi persampahan dan pengelolaan lumpur tinja, baik melalui pembangunan baru maupun optimalisasi fasilitas yang terdampak bencana.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan layanan dasar.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” ujar Dody.
Sementara Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Utara, Yenni Mulyadi, mengatakan penanganan pascabencana dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan darurat hingga pembangunan dan pemulihan infrastruktur secara permanen.
“Penanganan pascabencana tidak berhenti pada tahap darurat. Kami terus mempercepat pemulihan dan pembangunan infrastruktur sanitasi secara permanen agar layanan dasar masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik. Pekerjaan kami lakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di masing-masing wilayah terdampak,” ujar Yenny.
Di Kota Sibolga, Kementerian PU membangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ) dengan luas lahan sekitar 3.019 meter persegi. TPA tersebut dirancang untuk menangani beban sampah yang masuk sekitar 55 ton per hari, dengan umur layanan yang direncanakan mencapai tiga tahun. Pembangunan TPA tersebut mencakup pembentukan zona landfill dan zona Instalasi Pengolahan Lindi (IPL). Pekerjaan saat ini terus berlangsung sesuai tahapan pelaksanaan di lapangan.
Selain pembangunan TPA, penanganan sanitasi di Kota Sibolga juga dilakukan melalui optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana. Optimalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi pengolahan lumpur tinja sehingga layanan sanitasi dapat kembali berjalan dan mendukung pengelolaan lingkungan secara lebih baik.
Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Selatan, optimalisasi TPA Sipirok terus dilakukan melalui pembersihan dan penataan area, pemadatan, pekerjaan bore pile, serta pemasangan lapisan geotekstil dan geomembran. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk mendukung pengelolaan sampah di TPA agar sesuai dengan kebutuhan teknis dan kondisi lapangan.
Dukungan pengelolaan sampah juga diberikan melalui pengadaan bak arm roll untuk mendukung pelayanan persampahan di kawasan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Penanganan sanitasi pascabencana ini diarahkan tidak hanya untuk memulihkan fasilitas yang terdampak, tetapi juga memperkuat kualitas pengelolaan sampah dan lumpur tinja secara berkelanjutan. Melalui pembangunan dan optimalisasi infrastruktur tersebut, Kementerian PU terus mendorong pemulihan lingkungan permukiman agar semakin aman, sehat, dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Pelaksanaan pekerjaan akan terus dipantau dan dikoordinasikan agar percepatan dapat dilakukan sesuai kondisi lapangan, dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi dan ketentuan teknis yang berlaku. (LR)
