JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan apresiasi tinggi terhadap keterbukaan Kementerian Agama (Kementerian Haji) dalam menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Menurutnya, transparansi dalam proses evaluasi ini merupakan fondasi krusial untuk mendongkrak kualitas pelayanan jemaah pada musim-musim berikutnya.
Marwan menilai bahwa evaluasi yang blak-blakan dan terbuka sangat penting agar seluruh jajaran instansi terkait, baik di tingkat pusat hingga ke pelosok daerah, dapat memetakan dengan jelas aspek mana saja yang masih rapor merah dan perlu segera dibenahi.
Meski memuji berbagai peningkatan fasilitas yang sudah dirasakan langsung oleh jemaah, Komisi VIII DPR tidak lantas memberikan cek kosong. Mereka menyodorkan sejumlah catatan kritis, terutama mengenai implementasi kebijakan istitha’ah atau pemenuhan kriteria kemampuan kesehatan jemaah haji.
Marwan secara terbuka mempertanyakan kesiapan kementerian jika skema pembinaan dan perawatan kesehatan jemaah harus diintervensi sejak calon haji resmi ditetapkan sebagai jemaah berangkat. Faktanya, hingga saat ini kementerian dinilai belum memiliki kesiapan infrastruktur maupun struktur organisasi yang sanggup menyentuh pelaksanaan program tersebut secara masif di tingkat akar rumput.
“Problemnya, Kementerian Haji saat ini belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk itu, bahkan strukturnya pun belum ada yang menjangkau hingga ke tingkat bawah. Bagaimana pola kerja sama dengan pihak lain? Ini yang perlu kita kaji bersama,” cetus Marwan saat memberikan keterangan di Lapangan Makodau I, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu, 4 Juli 2026.
Di sisi lain, untuk urusan eksternal, Komisi VIII DPR menyatakan siap pasang badan dan mendukung penuh kementerian dalam melakukan negosiasi dengan otoritas Arab Saudi. Langkah ini mendesak dilakukan demi mendongkrak kualitas fasilitas di lapangan, khususnya di kawasan krusial Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Mengingat area tersebut berada di bawah kendali penuh pemerintah Arab Saudi, dibutuhkan diplomasi dan komunikasi yang jauh lebih intensif.
“Kami tentu mendukung penuh langkah-langkah pemerintah, sepanjang itu ditujukan demi peningkatan pelayanan, memberikan kemudahan, serta efisiensi biaya bagi jemaah jika dibanding tahun-tahun lalu,” tegas Marwan.
Pernyataan tersebut disampaikan Marwan sesaat setelah menghadiri pembukaan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M. Ia berharap forum nasional ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka, melainkan menjadi momentum emas untuk merombak total kelemahan yang ada, sekaligus merumuskan cetak biru taktis demi kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi biaya jemaah haji Indonesia ke depan.(fa/fz)
