Jakarta – Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD, memberikan penilaian kritis terhadap kondisi Indonesia saat ini. Menurutnya, sektor hukum dan demokrasi belum mencapai kategori memuaskan.
Dalam sebuah podcast bersama Refly Harun, Mahfud menyebut tingkat optimisme terhadap pemerintahan sekarang berada di bawah angka enam dari skala 0–10. “Saya melihatnya belum sampai enam, bahkan ada yang mungkin sudah lima,” ujarnya, dikutip Minggu (7/6).
Mahfud mengakui ada kemajuan di bidang ekonomi yang bisa dinilai di atas enam. Namun, ia menekankan bahwa penegakan hukum dan kualitas demokrasi justru mengalami kemunduran.
“Kalau kebijakan ekonomi mungkin di atas enam. Tetapi kalau penegakan hukum, demokratisasi dan sebagainya itu masih di bawah enam menurut saya,” ujarnya.
Ia menyoroti praktik pemberantasan korupsi yang dinilai belum menyentuh kasus besar. Aparat, menurutnya, lebih sering menangani perkara kecil yang mudah diselesaikan ketimbang membongkar kasus besar yang berdampak luas.
“Penegakan hukum terhadap korupsi misalnya tidak menyasar gejala-gejala yang dirasakan langsung masyarakat. Kasus yang ditangani justru terkesan seperti mencari setoran,” ujarnya.
Selain itu, ia mengkritik proses persidangan yang kerap bergeser dari substansi awal. Banyak kasus besar yang ramai saat penyidikan, tetapi dakwaan di pengadilan berbeda dengan tuduhan awal sehingga perhatian publik tidak tersentuh maksimal.
Mahfud juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia menunjukkan gejala semakin hegemonik. Jika tidak ada langkah berani dari Presiden Prabowo untuk membenahi lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung, ia khawatir kualitas tata kelola negara akan terus menurun. (Candra)
