Purwokerto – Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga dengan membangun budaya kerja yang menjunjung integritas. Korupsi kerap dipicu gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan pendapatan, tekanan dari atasan, hingga lemahnya sistem pengawasan yang memberi celah bagi oknum tertentu.
Hal tersebut dibahas dalam webinar bertema “Membangun Budaya Kerja Anti Korupsi” yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi ASN (PPKASN) Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan ini menghadirkan Kasatgas 4 Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Adhi Setyo Tamtomo sebagai narasumber. Ia menilai bawah lingkungan kerja yang bersih dinilai menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi dan gratifikasi sejak dini.
“Sistem yang baik menjaga kita dari kesalahan, tetapi integritas menjaga kita untuk tetap benar,” ujar Adhi Setyo Tamtomo.
Penting memiliki integritas untuk menolak segala bentuk gratifikasi, seperti hadiah kepada atasan, biaya perjalanan tidak resmi, maupun uang terima kasih dalam urusan jabatan. Setiap pimpinan seharusnya memberi teladan dan tidak memanfaatkan bawahan.
Dampak korupsi itu sangat luas karena menghambat investasi, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta membebani anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat. Area rawan korupsi di pemerintahan disebut banyak terjadi pada pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan SDM atau jabatan.
Karena itu, masyarakat maupun pegawai diminta tidak permisif jika mengetahui adanya indikasi korupsi. Pelaporan dapat dilakukan melalui kanal resmi agar identitas pelapor tetap aman dan terlindungi.
“Jadi laporkan saja. Itu memang yang bisa kita lakukan itu. Laporkan indikasi bahwa suatu instansi menerapkan tata kelola yang bersih dan transparan,” tambahnya.
Melalui webinar ini, peserta diajak memahami bahwa budaya kerja anti korupsi harus dibangun bersama melalui kejujuran, keteladanan pimpinan, serta keberanian melapor demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya. (Anda)
