JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta pemerintah tidak menunda seluruh anggaran pembangunan rumah susun (rusun) keagamaan yang saat ini tercatat sebagai backlog. Ia menegaskan perlunya sebagian anggaran tetap dialokasikan dalam kerangka indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Sudjatmiko menyoroti backlog program rusun keagamaan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Menurutnya, program tersebut memiliki nilai sosial dan keagamaan yang penting sehingga harus tetap diperhitungkan dalam perencanaan anggaran pemerintah tahun mendatang.
“Jangan seluruhnya dimasukkan ke dalam backlog. Program rusun keagamaan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dan sudah menjadi bagian dari komitmen negara dalam mendukung sarana hunian yang layak bagi lembaga-lembaga keagamaan,” ujar Sudjatmiko, dikutip Sabtu (27/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan Sudjatmiko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta RKP Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta.
Ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan beberapa opsi alokasi untuk menjaga kesinambungan program tanpa mengganggu prioritas pembangunan nasional lain yang juga membutuhkan anggaran besar. Pilihan alokasi yang disebutkan antara lain sekitar 33 persen, 25 persen, atau sekitar 20 persen dari total backlog untuk dimasukkan ke dalam kerangka indikatif RKP 2027.
Langkah tersebut, menurut Sudjatmiko, memungkinkan program rusun keagamaan tetap berjalan sekaligus berada di bawah pengawasan yang jelas, sehingga manfaat sosial dan keagamaan bagi masyarakat dapat terpenuhi. (fa/fza)
