Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap perjalanan panjang penanganan perkara korupsi selama 22 tahun berdiri. Dalam kurun waktu tersebut, lembaga antirasuah telah menetapkan 1.880 orang sebagai tersangka.

Data itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam kegiatan media gathering di kawasan Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (20/5/2026). Dari total tersebut, mayoritas tersangka merupakan laki-laki.

Mayoritas Tersangka Korupsi Laki-laki

Asep membeberkan, dari 1.880 tersangka yang ditangani KPK, sebanyak 1.720 orang merupakan laki-laki. Sementara itu, 160 lainnya merupakan perempuan.

“Dari 1.880 tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, 1.720-nya pelakunya adalah laki-laki. Sedangkan 160-nya, itu perempuan,” jelas Asep.

Data ini menjadi gambaran bahwa perkara korupsi yang ditangani KPK selama lebih dari dua dekade masih didominasi oleh pelaku laki-laki.

KPK Soroti Modus Menyamarkan Uang Korupsi

Selain data jumlah tersangka, KPK juga sebelumnya menyoroti perilaku para koruptor dalam menyamarkan hasil kejahatan. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyebut, uang hasil korupsi kerap berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Menurut Ibnu, dalam banyak perkara, korupsi dan TPPU sering berjalan beriringan. Ketika seseorang melakukan korupsi, hasil uang haram itu biasanya tidak disimpan begitu saja, melainkan dialirkan ke berbagai pihak atau digunakan untuk beragam kepentingan.

“Kalau ada korupsi muncul biasanya akan muncul TPPU, biasanya begitu,” kata Ibnu dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Antikorupsi yang disiarkan melalui kanal YouTube Pengadilan Negeri Purwokerto.

Uang Haram Mengalir ke Keluarga hingga Orang Dekat

Ibnu menjelaskan, hasil korupsi kerap disamarkan dengan berbagai cara. Ada yang diberikan kepada keluarga, digunakan untuk sumbangan, disimpan dalam bentuk tabungan, dipakai untuk liburan, hingga dialirkan kepada orang-orang dekat.

Ia menggambarkan, para koruptor biasanya kebingungan menyembunyikan uang hasil kejahatan karena khawatir terdeteksi oleh aparat maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

“Begitu melakukan korupsi, si koruptor sudah memberikan ke semuanya, istri sudah, anak sudah, keluarga sudah, untuk amal ibadah sudah, sumbangan sana-sini sudah, piknik sudah, untuk tabungan sudah,” ujarnya.

Aliran ke Selingkuhan Ikut Jadi Sorotan

Ibnu juga menyinggung bahwa dalam sejumlah kasus, uang hasil korupsi tidak hanya mengalir ke keluarga atau kebutuhan pribadi. Ia menyebut, ada pula uang haram yang diberikan kepada selingkuhan atau orang dekat di luar keluarga.

Pernyataan ini menjadi sorotan karena menggambarkan bagaimana hasil korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga kerap dipakai untuk kepentingan pribadi yang sulit dilacak.

KPK menilai, pola seperti ini menjadi salah satu alasan mengapa pengusutan TPPU penting dilakukan bersamaan atau setelah tindak pidana pokok korupsi terbukti.

KPK Terus Dorong Penguatan Integritas

Dengan jumlah tersangka yang sudah mencapai 1.880 orang, KPK menegaskan pentingnya penguatan integritas di berbagai sektor. Penindakan terhadap pelaku korupsi tidak cukup hanya berhenti pada pidana pokok, tetapi juga harus menyasar aliran uang hasil kejahatan.

Lewat pengusutan TPPU, KPK dapat menelusuri ke mana saja uang hasil korupsi mengalir. Langkah ini dinilai penting agar aset negara yang dirugikan bisa dikejar kembali dan tidak dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain yang menerima manfaat. (Candra)