Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk membahas penguatan upaya pencegahan korupsi di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan yang berlangsung di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026), menitikberatkan pada mitigasi potensi korupsi dalam pengelolaan proyek strategis nasional.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan audiensi tersebut menjadi momentum bagi pihaknya untuk memperoleh arahan dan masukan dari KPK terkait penguatan sistem pencegahan korupsi, sejalan dengan agenda transformasi BUMN yang tengah dijalankan pemerintah.
“Sebagaimana diharapkan oleh Bapak Presiden bahwa transformasi BUMN ini tidak hanya masalah menyelesaikan problem yang sudah ada, tetapi kalau problem sudah diselesaikan, tentu kita harus mencegah supaya masalah-masalah ini tidak terjadi kembali di kemudian hari,” jelas Dony Oskaria kepada awak media seusai audiensi, Senin (29/6/2026).
Dalam pertemuan itu, jajaran Danantara diterima oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin beserta timnya. Salah satu poin utama yang dibahas adalah permohonan pendampingan KPK terhadap proyek-proyek besar yang sedang dikelola Danantara, terutama proyek hilirisasi yang dinilai memiliki nilai investasi besar dan membutuhkan tata kelola yang kuat.
“Kami memohon juga tadi bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek, khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan. Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam pekerjaannya,” terang Dony.
Selain pendampingan proyek strategis, kedua belah pihak juga membahas penguatan sistem pengawasan internal melalui integrasi whistleblower system seluruh BUMN dengan sistem yang dimiliki KPK. Integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaporan dugaan pelanggaran sekaligus memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan BUMN.
Tak hanya itu, kerja sama antara KPK dan Danantara juga akan diperluas dalam berbagai bentuk, mulai dari pelatihan, penyusunan dan penyempurnaan standard operating procedure (SOP), hingga peningkatan kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
“Bentuknya pelatihan di tempat kami, kemudian juga arahan mengenai standard operating procedure (SOP), kemudian juga tadi integrasi whistleblower system, dan beberapa lainnya, termasuk juga kedisiplinan di dalam pelaporan LHKPN. Ini juga kita harapkan akan selalu tepat waktu dan patuh,” bebernya.
Dony menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Danantara dalam membangun tata kelola BUMN yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, penguatan sistem pencegahan korupsi menjadi fondasi penting agar transformasi BUMN dapat berjalan secara berkelanjutan serta selaras dengan prinsip good corporate governance.
Kolaborasi antara KPK dan Danantara diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan investasi dan aset negara melalui BUMN. (Anda)
