JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membuka secara resmi agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Balai Agung, Balai Kota, Senin (29/06/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Pramono menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta wajib berlandaskan pada kerja teknokratik yaitu kerja yang berpijak pada regulasi, data, fakta, kompetensi, serta pertimbangan profesional. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat sistem meritokrasi birokrasi sekaligus menjamin program pembangunan tepat sasaran.
“Setiap keputusan harus didasarkan pada regulasi, data dan fakta, pertimbangan profesional, serta dokumentasi yang memadai. Dengan dasar yang kuat, aparatur tidak perlu takut mengambil keputusan,” tutur Pramono tegas.
Pramono mengingatkan bahwa peran PPK sangat vital dan menjadi penentu kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tugas PPK jauh melampaui urusan administratif seperti menandatangani kontrak; mereka adalah eksekutor yang memengaruhi ketepatan waktu, mutu, dan asas manfaat dari setiap program pembangunan.
Dampak Langsung ke Warga : Pengadaan yang dikelola PPK menentukan kualitas jalan, fasilitas sekolah, layanan rumah sakit, transportasi, hingga integrasi sistem digital di Jakarta.
Bebas Intervensi : Kerja teknokratik memberikan ruang bagi aparatur untuk bekerja objektif sesuai kompetensi, tanpa terpengaruh kepentingan di luar pelayanan publik.
Menyoroti kompleksitas tugas PPK saat ini—mulai dari dinamika regulasi hingga bayang-bayang risiko hukum Pramono berpesan agar prinsip kehati-hatian tidak boleh memicu keraguan dalam bertindak.
“Jakarta mengelola APBD yang sangat besar. Karena itu, para PPK harus berani mengambil keputusan sekaligus cerdas mengelola risiko. Keberanian itu harus dibangun di atas kompetensi, integritas, kepatuhan terhadap aturan, dan dokumentasi yang baik,” tambahnya. Tata kelola yang transparan ini juga disebutnya sebagai magnet penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap Jakarta sebagai global city.
Guna memberikan pembekalan yang komprehensif, Bimtek bertema “Berani Mengambil Keputusan, Cerdas Mengelola Risiko” ini melibatkan jajaran instansi penegak hukum dan pengawas investasi, antara lain:
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Saat ini, terdapat sekitar 750 PPK yang tersebar di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Agenda Bimtek kali ini diikuti oleh 200 peserta yang hadir secara luring di Balai Agung, serta ratusan peserta lainnya yang tersambung secara daring dari berbagai perangkat daerah.
Senada dengan Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menilai tema yang diusung sangat relevan dengan realitas di lapangan. Sebagai ujung tombak pengadaan barang dan jasa, PPK memang dituntut memiliki kompetensi tinggi sekaligus tameng hukum yang jelas.
“Harapannya, para PPK dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga pengadaan barang dan jasa di Jakarta berjalan berkualitas, tepat sasaran, serta terhindar dari permasalahan hukum,” pungkas Patris. (fa/fz)
